PELARANGAN DAN SENSOR BUKU DARI ZAMAN HINDIA BELANDA SAMPAI RI


sensor dan pelarangan buku
sensor dan pelarangan buku

A.  Periode Kolonial atau Penjajahan

       Sejak permulaan masuknya bangsa Belanda ke Indonesia pada abad ke-17 sampai beberapa tahun setelah pengakuan kedaulatan negara Republik Indonesia telah berpuluh-puluh karangan ditulis oleh orang-orang Belanda dan orang Indonesia dalam berbagai ragam, berupa buku harian kapten kapal, catatan perjalanan ke daerah-daerah kedalaman, surat-surat kenangan, selebaran politik, uraian pengalaman keadaan setempat serta perenungan mengenai alam dan masyarakat di wilayah jelajah Hindia-Belanda. Di samping itu ada juga karya-karya dalam bentuk roman, cerita pendek, sketsa, sajak dan lakon sandiwara, karangan-karangan yang bersifat khusus sastra yang didalam, yang ada di dalam bahasa Belanda yang dikenal “ Sastra Hindia-Belanda”.

       Dalam kehidupan Belanda dengan Indonesia sangat berbeda. Koloni selalu membedakan dari orang Belanda dengan orang Indonesia, orang Belanda berkulit putih tidak boleh bercampur dengan kulit yang berwarna seperti orang  Jawa. Selama masa penjajahan Belanda terdapat  pandangan dan sikap yang berlawanan pada para pengarang sastra Hindia-Belanda tentang garis keturunan tentang warna kulit dan keadaan masyarakat kolonial. Dalam gambaran umum di dalam pelarangan buku pada masa Hindia-Belanda karena terdapat banyak pendapat yang berbeda.

            Pada saat Hindia-Belanda roman digambarkan pada orang-orang Indonesia yang menjadi jongos, kuli, dan nyai, sedangkan orang belanda yang menjadi pejabat dan diceritakan menurut cerita yang ada di Eropa. Untuk sastra Indonesia karya sastra Indonesia dalam Majalah, Drama, Prosa, Puisi yang dulu pernah diterbitkan. Untuk Bibliografi Sastra Indonesia mencatat Novel, Kumpulan cerpen, Buku Drama, Buku Puisi. Di Indonesia pengarang dianggap sebagai profesi seperti guru, pengusaha, pedagang dan lainnya. Pengarang tidak diberikan penghargaan yang lebih dalam profesinya. Keterpurukan citra pengarang semakin nyata dalam zaman Orde Baru karena pemerintahan lebih menekankan prestasi orang berdasarkan ukuran material atau segala yang bersifat fisik. Dan ditambah lagi karena dominasi militer di hampir setiap lini kehidupan sehingga lapangan perjuangan pengarang yang menyangkut moral, etika dan hati nurani dianggap tidak penting, bahkan membias ke profesi lain di bidang moral, intelektual, etika dan homaniora. Terbukti bahwa pengarang yang mendapat penghargaan di internasional pun diabaikan oleh pemeritahan sendiri.

            Ketika pemerintahan penjajah berganti di tangan kekuasaan militer Jepang, sensor     diganti dengan kontrol total. Hampir semua jenis media digunakan oleh tentara pendudukan Jepang demi kepentingan propaganda. Implikasinya, semua alternatif pemikiran dan pendapat diseragamkan dengan berbagai cara, tidak jarang dengan kekerasan

B. Periode Demokrasi Terpimpin

       Praktik pelarangan buku di Indonesia secara resmi muncul pertama kali pada akhir 1950-an, seiring dengan meningkatnya kekuasaan militer dalam politik Indonesia. Pada awal masa kemerdekaan, Indonesia diguncang krisis politik seperti jatuh-bangunnya kabinet, ketegangan antar pimpinan sipil dan militer, serta timbulnya pemberontakan-pemberontakan oleh sejumlah perwira militer di Jakarta (Peristiwa 17 Oktober 1952), yang disusul dengan pemberontakan militer lebih besar dan lebih terorganisir di hampir seluruh bagian di Sumatera, Sulawesi, dan JawaBarat (PRRI/Permesta dan DI/TII). Upaya memadamkan pemberontakan-pemberontakan ini memberikan dalih bagi militer, khususnya Angkatan Darat (AD), untuk memperkuat peran mereka dalam menentukan kebijakan politik.

       Di tengah situasi itu, pers secara terbuka memberitakan  korupsi dan konflik di tubuh militer, kecaman terhadap kebijakan  pemerintah, serta konflik politik antar pimpinan Parpol Ironisnya, di tengah penerapan status darurat untuk menghadapi berbagai pemberontakan sejumlah perwira militer yang menamakan gerakan mereka PRRI/Permesta dan DI/TII, KSAD Mayjen AH Nasution selaku Penguasa Militer melalui Peraturan Kepala Staf AD selaku Penguasa Militer mengeluarkan peraturan No. PKM/001/9/1956 yang mengontrol kebebasan berekspresi, terutama pemberitaan pers. Dengan adanya peraturan tersebut, AD setiap saat dapat melarang peredaran barang-barang cetakan yang dianggap memuat atau mengandung “ketzaman-ketzaman”,persangkaan (insinuaties), bahkan “penghinaan”terhadap pejabat negara, memuat atau mengandung “pernjataan permusuhan, kebencian atau penghinaan” terhadapgolongan-golongan masyarakat, atau menimbulkan “keonaran”’.

       Batasan atas konsep-konsep itu sepenuhnya ditentukanoleh penafsiran subjektif AD Larangan tersebut pada awalnya lebih banyak ditujukan kepada pers. Sepanjang 1957, penguasa militer melarang penerbitan tidak kurang dari 33 penerbitan dan menutup 3 kantor berita, termasuk Kantor Berita Antara Puluhan wartawan diinterogasi, dan belasan di antaranyaditahan di rumah tahanan militer.

       Setidaknya, 3 buku kumpulan puisi juga dilarang beredar. Salah satu buku kumpulan puisi adalah karya Sabar Anantaguna yang berjudul Yang Bertanah Air tapi TakBertanah, sementara dua lainnya karya Agam Wispi yang berjudul Yang Tak Terbungkamkan dan Matinya Seorang Petani (Lekra, 1961). Brosur Demokrasi Kita, yang dibuat oleh Mohammad Hatta pasca pengunduran dirinya, juga tidak lolos dari pemberangusan. Brosur tersebut adalah tanda dukungan Hatta terhadap Liga Demokrasi yang dibentuk beberapa saat sebelumnya, berisi kritik terhadap pribadi Presiden Soekarno. Pelarangan brosur tersebut diikuti penangkapan Hamka, pimpinan Pandji Masyarakatyang pertama kali memuat naskah dalam brosur. Antara Maret 1957 hingga 1 Mei 1963, Penguasa Perang memiliki kekuasaan tak terbatas untuk memberlakukan sensor dan pelarangan terbitan. Nasib dunia penerbitan semakin memburuk karena para penguasa militer diberbagai daerah dengan leluasa dapat mengambil tindakan untuk membungkam pers, terutama yang memberitakan militer tanpa merujuk pada sumber yang berwenang atau pada bagian penerangan militer sendiri. Status keamanan negara diubah dari “keadaan perang” ke “keadaan bahaya” dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 1959 tentang Keadaan Bahaya. Dalam UU tersebut, Penguasa Perang berhak mengontrol berbagai bentuk ekspresi dan menutup percetakan Penguasa Perang di antaranya melarang peredaran buku karya Pramoedya Ananta Toer yang berjudul Hoakiau di Indonesia pada 1959 dan memenjarakan penulisnya selama satu tahun.

C.Periode Orde Baru

       Pada masa Orde baru, buku benar-benar mencapai puncak keterpurukannya, tidak tanggung-tanggung 7000 buku dlarang untuk diterbitkan. Hal ini dikarenakan kewenangan untuk pelarangan buku tidak hanya datang dari Kejaksaan Agung tetapi juga para pejabat. daerah.

       Pertama, tahun 1965, semua buku yang mengandung unsur komunis, Marxisnme atau Lenisme dilarang oleh pemerintah. Pelarangan ini dilakukan sebagai imbas dari tindakan PKI pada peristiwa tragedi G 30 S yaitu pada 30 Novenber 1965 dan tudingan terhadap pemerintah bahwa mereka terlibat dengan komunis. Selanjutnya, Pemerintah membentuk lembaga Komando Pemulihan Keamanan dan Pemulihan (Komkamtib) pada 10 Oktober 1965 yang memiliki wewenang mengambil tindakan apa saja untuk memulihkan keamanan dan ketertiban. Hasilnya: jutaan orang diperkirakan mengalami kekerasan, dibunuh dan ditangkap tanpa proses peradilan karena didakwa sebagai anggota atau sim­

patisan PKI dan ormas-ormas yang berafiliasi dengannya.

       Selain membentuk lembaga  pengawasan   keamanan dan  ketertiban, pemerintah juga  menetapkan. Tap  MPR XXV/ MPRS 1966 yang membubarkan PKI dan melarang ajaran­ajaran Marxisme­Leninisme­Komunisme. Ketetapan ini menjadi alat penting untuk mengontrol masyarakat secara luas dan menjadi dasar penyusunan berbagai peraturan  yang mengekang kebebasan berekspresi dan ber­kumpul yang tidak terbatas pada bekas anggota PKI atau pengikut Marxisme­Leninisme­Komunisme.

     Kejaksaan Agung sebenarnya hanya menerima pengaduan dari lembaga­lembaga lain dan menerbitkan SK pelarangan berdasarkan pengaduan tersebut.Dari konsideran surat­surat keputusan pelarangan, memang terlihat bahwa lembaga­lembaga lain seperti   Bakin (Badan kordinasi intelejen negara), Bakorstanas (Badan Koordinasi Stabilitas Nasional), Bais (Badan Intelejen Strategis), ABRI (Angkatan Bersenjata Republik Indonesia), Polri (Kepolisian Republik Indonesia), dan Departemen Agama secara rutin mengirimkan pandangan mereka langsung kepada Jaksa Agung. Dalam praktiknya, posisi Jaksa Agung Muda bidang Intelijen (JAM Intel), yang hampir selalu ditempati oleh perwira tinggi militer, dengan mudah berhubungan dengan semua instansi penyelenggara “ketertiban dan ketentraman umum” dalam mengumpulkan   informasi tentang buku­buku “rawan”.

       Selain Kejakgung, lembaga pemerintah yang juga melarang buku adalah Departemen Pendidikan dan Kebuda­yaan. Melalui Instruksi Menteri Pendidikan Dasar dan Kebudayaan RI no.1381/1965 tentang larangan mempergunakan buku­buku pelajaran, Perpustakaan dan Kebudayaan yang dikarang oleh Oknum­oknum dan   Anggota­anggota Ormas/Orpol yang Dibekukan Sementara Waktu Kegiatannya, disertai dengan dua buah lampiran. Lampiran pertama berisi 11 daftar buku pelajaran yang dilarang pemakaiannya, antara lain buku­buku karya Soepardo SH, Pramoedya Ananta Toer, Utuy T. Sontani, Rivai Apin, Rukiyah, dan Panitia Penyusun Lagu Sekolah Jawatan Kebudayaan. Lampiran kedua berisi 52 buku karya penulis­penulis Lekra yang  harus dibekukan seperti Sobron Aidit, Jubar Ayub, Klara Akustian/ A.S Dharta, Hr. Bandaharo, Hadi, Hadi Sumodanukusumo, Riyono Pratikto, F.L Risakota, Rukiah, Rumambi, Bakri Siregar, Sugiati Siswadi, Sobsi, Utuy Tatang. S, Pramoedya Ananta Toer, Agam Wispi, dan Zubir A.A.

       Selain Departemen P&K, Menteri Perdagangan dan Koperasi juga mengeluarkan Keputusan Menteri No. 286/ KP/ XII/ 78 yang diturunkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri No. 01/ DAGLU/ KP/ III/ 79 yang melarang impor, perdagangan, dan pengedaran segala jenis barang cetakan dalam huruf/aksara dan bahasa Cina. Pada masa itu, pemerintah Cina yang berideologi komunisme dianggap berbahaya   dan mengimpor  barang cetakannya dapat membuka kesempatan untuk menyebarluaskan ideologi tersebut. Larangan ini membuat pengecualian untuk barang cetakan yang bersifat ilmiah. Namun, barang­barang tersebut harus memperoleh persetujuan dari Departemen P&K, izin beredar dari Kejaksaan Agung, dan importir pelaksana harus    memiliki TAPPI(S) serta ditunjuk oleh Departemen Perdagangan  dan  Koperasi setelah     mendengar pendapat Kejaksaan Agung Dalam praktiknya, selain menyita buku, pemerintah juga menyita dan memusnahkan kaset dan CD lagu mandarin dan yang memuat beraksara Cina. Tindakan pelarangan ini selain berkaitan dengan pemutusan hubungan dengan Cina, juga terkait dengan politik diskriminasi warga Tionghoa di dalam negeri.

       Tak   hanya   pelarangan,  pada tahun 1989 di Yogyakarta tindakan  represif pada   masa Orde Baru juga diikuti dengan penyitaan buku secara paksa dan bahkan penangkapan dan pengadilan bagi mereka yang terkait dengan buku tersebut. Pengadilan atas Bambang Subono, Bonar Tigor Naipospos, dan Bambang Isti Nugroho dmemaksa mereka harus mendekam di penjara selama lebih dari empat tahun karena kedapatan membawa buku sastra Rumah Kaca karya Pramoedya Ananta Toer.

D. Periode Reformasi atau Demokrasi

       Pelarangan buku di era reformasi adalah paradoks dari semangat reformasi karena lebih dari satu dekade masyarakat Indonesia telah berada dalam iklim yang demokratis. Dengan berbagai dalih, tiba-tiba pemerintah melakukan pelarangan terhadap peredaran buku.

       Sikap ini semakin menegaskan realitas bahwa praktik pelarangan buku oleh institusi negara tidak pernah hilang bahkan setelah reformasi. Padahal, masa reformasi yang digullirkan pada 1998 mendorong lahirnya reformasi konstitusional yang memperkuat jaminan hukum positif perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Hal itu di ikuti pula dengan ratifikasi dua konvenan internasional utama hak asasi manusia, yakni konvenan hak sipil dan politik dan konvenan internasional hak ekonomi sosial dan budaya pada 2005 melalui UU No 11 dan 12 tahun 2005. Langkah pemerintah ini semkin mengukuhkan jaminan normatif perlindungan hak asasi pada masa transisi. Namun, keberlangsungan praktik pelarangan buku ini tentu menimbulkan sejumlah pertanyyan kritis atas komitmen perlindungan hak asasi dan demokrasi secara umum.

       Jika dipetakan lebih lanjut, politik pelarangan buku di era reformasi sampai laporan ini disusun berlangsung sejak 2002-2010. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut. Pada tahun 2002, Kejakgung melakukan pemeriksaan atau pengkajian terhadap buku Aku Bangga Menjadi anak PKI karya Ribka Tjiptaning (2002).. Tim yang di pimpin JAM Intel Basrief Arief itu memberikan rekomendasi dari jaksa agung M.A. Rachman, yang meminta supaya buku tersebut dinyatakan dilarang dan disita dan ditarik dari peredaran. Tim beragumen, buku tersebut berpotensi menyebarkan kembali paham dan ajaran komunisme di Tanah air.

       Setahun  kemudian, yakni 2003, Kejaksaan Negeri Jayapura melakukan pelarangan buku Pembunuhan Theys: Kematian HAM di Tanah Papua karya Benny Giay.. Buku ini memaparkan peristiwa sebelum, saat kejadian, dan setelah kematian Ketua Presidium Dewan Papua itu, yang dibunuh pada 10 November 2001 oleh Kopassus, unit pasukan elit khusus Tentara Nasional Indonesia (TNI). Buku Giay sebelumnya terbit November 2003 di Jayapura, dan dilarang oleh  Kejaksaan Negeri Jayapura.

       Hal yang serupa terus terjadi dari tahun-ketahun hingga sekarang 2012. Alasan nya pun memiliki inti yang sama yaitu untuk mejaga ketertiban dan keamanan negara. pada tahun ini misalnya gurita cikeas yang berisi tentang skandal dibalik bank century. Buku ini sekarang ini sulit dicari, entah apa yang terjadi padahal pemerintah sudah melakukan sensor ketat terhadap buku tersebut.

Daftar Pustaka

Ambara, Alit. Pelarangan Buku Dari Zaman ke Zaman. (http://sites.google.com/site/sejarahsosial/pelaranganbuku/pelarangan-buku-dari-jaman-ke-jaman).

Jaringan Kerja Media. 1999. Menantang Peradaban: Pelarangan Buku di Indonesia. Jakarta:  ELSAM.

Kertapati, Didit. Pelarangan buku ciri pemerintah otoriter.  (http://news.detik.com/read/2009/12/28/074936/1266645/10/pelarangan-buku-ciri- pemerintah-otoriter)

Meuko, Nurlis. Breidel Buku Dalam Empat Periode.  (http://sorot.vivanews.com/news/read/119729-breidel_buku_dalam_empat_orde)

PR2Media. Pelarangan Buku di Indonesia: Sebuah paradoks Demokrasi dan Kebebasan Berekpresi.  (http://library.fes.de/pdf-files/bueros/indonesien/07640.pdf)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s