ASPEK HUKUM TENTANG ERGONOMI


ergonomi
ergonomi

A. Peraturan Pemerintah Nο. 1 tahun 1951 tentang  ketenagakerjaan

Peraturan ini mengatur tentang jam kerja, cuti tahunan, cuti melahirkan, cuti haid bagi pekerja wanita, peraturan tentang kerja bagi anak. Orang muda, wanita, persyaratan tempat kerja, dan lain-lain.Undang-undang Kecelakaan diumumkan tahun 1947, Dinyatakan berlaku tahun 1951. Undang-undang kecelakaan ini disebut juga Undang-undang Kompensasi Pekerja (Workmen Compensation Law) mengatur tentang penggantian kerugian kepada buruh yang mendapat kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Beberapa pasal yang patut diketahui antara lain adalah:

  1. Di perusahaan yang diwajibkan memberi tunjangan, majikan berkewajiban membayar ganti rugi kepada buruh yang mendapat kecelakaan berhubungan dengan hubungan kerja pada perusahaan itu.
  2. Penyakit yang timbul karena hubungan kerja dipandang sebagai kecelakaan.
  3. Jikalau buruh meninggal dunia akibat kecelakaan yang demikian itu, kewajiban membayar kerugian itu berlaku terhadap keluarga yang ditinggalkannya.

B. Undang-undang Keselamatan Kerja tahun 1970

Undang-undang ini berisi ketentuan umum tentang keselamatan kerja yang sesuai dengan perkembangan masyarakat, industrialisasi, teknik, dan teknologi dalam rangka pembinaan norma keselamatan kerj. DalamUndang-undang Keselamatan Kerja ini juga dicantumkan hak dan kewajiban tenaga kerja, yaitu:

  1. Memberikan keterangan yang benar bila diminta oleh pegawai pengawas dan atau ahli keselamatan kerja.
  2. Memakai alat perlindungan dirinya yang diwajibkan.
  3. Memenuhi dan menaati semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
  4. Meminta kepada Pengurus agar dilaksanakan semua syarat keselamatan dan kesehatan kerja yang diwajibkan.
  5. Menyatakan keberatan kerja pada keadaan dengan syarat keselamatan dan kesehatan kerja serta alat perlindungan yang diwajibkan diragukan olehnya kecuali dalam hal-hal khusus ditentukan lain oleh pegawai pengawas dalam batas-batas yang masih dapat dipertanggungjawabkan.

C. Undang undang kesehatan

Ketentuan hukum mengenai kesehatan kerja juga terdapat dalam UU Kesehatan. Pasal 23 Undang-undang Kesehatan ini menyatakan:

  1. Kesehatan kerja diselenggarakan untuk mewujudkan produktivitas kerja yang optimal.
  2. Kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja, pencegahan penyakit akibat kerja, dan syarat kesehatan kerja.
  3. Setiap tempat kerja wajib menyelenggarakan kesehatan kerja
  4. Ketentuan mengenai kesehatan kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Pada pasal ini diatur agar setiap pekerja dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal. Diingatkan dalam pasal ini bahwa kesehatan kerja meliputi pelayanan kesehatan kerja,pencegahan penyakit akibat kerja dan syarat-syarat kesehatan. Dengan demikian,upaya kesehatan kerja pada hakikatnya merupakan penyerasian kapasitas kerja,beban kerja dan lingkungan kerja. Pelayanan kesehatan kerja adalah pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pekerja sesuai dengan jaminan sosial tenaga kerja dan mencakup upaya peningkatan kesehatan,pencegahan penyakit, penyembuhan penyakit,dan pemulihan kesehatan.

Syarat kesehatan kerja meliputi persyaratan kesehatan pekerja baik fisik maupun psikis sesuai dengan jenis pekerjaannya, persyaratan bahan baku,peralatan, dan proses kerja serta persyaratan tempat atau lingkungan kerja. Yang dimaksud dengan tempat kerja di sini adalah tempat kerja yang terbuka atau tertutup, bergerak atau tidak bergerak yang dipergunakan untuk memproduksi barang atau jasa oleh satu atau beberapa orang pekerja. Dalam pasal ini ditegaskan bahwa yang wajib menyelenggarakan kesehatan kerja adalah tempat yang mempunyai risiko bahaya kesehatan atau mudah terjangkit penyakit atau yang mempunyai karyawan lebih dari 10 orang.

Sanksi hukum bagi yang melanggar ketentuan tentang kesehatan kerja, diatur dalam pasal yang sama dengan sanksi hukum pada pelanggaran kesehatan lingkungan. Untuk Kesehatan pasal 94 berbunyi: “Barang siapa yang menyelenggarakan tempat kerja yang tidak memenuhi ketentuan dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu tahun dan atau pidana denda paling banyak lima belas juta”.

D. Undang-undang jaminan sosial Nο. 14 tahun 1969

Ketentuan pokok mengenai jaminan sosial ini diatur dalam Undang-undang Nο. 14 tahun 1969. Salah satu dari jaminan ini adalah program Astek. Menunit Peraturan Pemerintah RI Nο. 33 tahun 1977 tentang Astek. programnya adalah berupa Asuransi Kecelakaan Kerja, Asuransi Tabungan Hari Tua dan Asuransi Kematian. Dalam pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah ini dijelaskan bahwa setiap perusahaan wajib menyelenggarakan program Astek. Dengan demikian, program ini akan memberikan jaminan terhadap kecelakaan, penyakit atau kematian yang timbul dan dengan hubungan kerja

E. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 23 mengenai kesehatan kerja disebutkan bahwa upaya kesehatan kerja wajib diselenggarakan pada setiap tempat kerja, khususnya tempat kerja yang mempunyai resiko bahaya kesehatan yang besar bagi pekerja agar dapat bekerja secara sehat tanpa membahayakan diri sendiri dan masyarakat sekelilingnya, untuk memperoleh produktivitas kerja yang optimal, sejalan dengan program perlindungan tenaga kerja.

F. SNI 16-7063-200 dan SK MENAKER RI nomor KEP-51/MEN/1999, tentang Nilai Ambang Batas (NAB)

Nilai ambang batas fisik lingkungan kerja di Indonesia diatur dalam SNI 16-7063-200 dan SK MENAKER RI nomor KEP-51/MEN/1999, tentang Nilai Ambang Batas (NAB) Faktor Fisika Di Tempat Kerja. Dalam peraturan tersebut penentuan NAB temperatur menggunakan ISBB (Indeks Suhu Bola Basah) atau WBGT (Wet Bulb Globe Temperature Index) yang dikeluarkan ACGIH (American Conference of Governmental Industrial Hygienists).

NAB fisik hasil penelitian domain KEP-51/MEN/1999 adalah sebagai berikut: NAB temperatur untuk beban kerja ringan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,760 C, sedangkan NAB temperatur untuk beban kerja sedang mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,650 C. NAB kebisingan mengalami penurunan rata-rata sebesar 2,45 dB. NAB fisik hasil penelitian domain Kuisioner adalah sebagai berikut: NAB temperatur mengalami penurunan rata-rata sebesar 5,30 C. NAB kebisingan mengalami penurunan rata-rata sebesar 4,09 dB.

G. Kepmen No 1405/MENKES/SK/XI/2002

  1. `Kualitas fisik udara
    • Suhu udara: 18-28 oC
    • Intensitas cahaya: 100 Lux
    • Kelembapan Relatif: 40-60%
  2.  Kulitas kimia udara
    • Konsentrasi debu: max 0,15 mg/m3
    • Kualitas biologis udara: Max770 koloni/m3

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s