REVIEW UNDANG-UNDANG PERPUSTAKAAN NOMOR 43 TAHUN 2007


A. Kelebihan dan Kekurangan

undang undang perpustakaanDalam undang-undang perpustakaan nomor 43 tahun 2007  masih terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan,

kelebihan dari undang-undang tersebut adalah keberadaan perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah. Selain itu juga menjadi pedoman bagi pertumbuhan dan perkembangan perpustakaan di Indonesia sehingga perpustakaan menjadi bagian hidup keseharian masyarakat Indonesia.

Adapun Kekurangannya ialah Indonesia telah merdeka lebih dari 60 tahun, tetapi perpustakaan ternyata belum menjadi bagian hidup keseharian masyarakat. Beberapa hasil penelitian menyebutkan bahwa perlu dikembangkan suatu sistem nasional perpustakaan. Sistem itu merupakan wujud kerjasama dan perpaduan dari berbagai jenis perpustakaan di Indonesia demi memampukan institusi perpustakaan menjalankan fungsi utamanya menjadi wahana pembelajaran masyarakat dan demi mempercepat tercapainya tujuan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa.

B. Manfaat  

Undang-undang perpustakaan disiapkan oleh pemerintahan untuk dapat digunakan sebagai pedoman bagi kehidupan terutama dalam masalah pendidikan. Penyusunan Undang-undang ini didasarkan pada hasil evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak, dan /atau karya rekam.

Berdasarkan pertimbangan bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perpustakaan sebagai wahana belajar sepanjang hayat mengembangkan potensi masyarakat agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam mendukung penyelenggaraan pendidikan nasional.

C. Second Opini

Terlihat bahwa UU Perpustakaan mengatur cukup lengkap berbagai hal yang menyangkut pengembangan perpustakaan, posisi pustakawan dan keterlibatan masyarakat serta tanggungjawab pemerintah dalam proses mencerdaskan kehidupan berbangsa seperti yang diamanatkan dalam UUD 1945. Hanya memang sangat disayangkan bahwa UU Perpustakaan belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena peraturan pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaannya belum ada. Namun demikian Wiranto (2009) dalam tulisannya menyebutkan bahwa Tim Kerja Rencana Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Perpustakaan sudah terbentuk dan menyerahkan RPP kepada Mendiknas. Sehingga saat ini RPP menunggu pengesahan dari Presiden Republik Indonesia untuk dapat segera dibuatkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknisnya.

Bercermin pada kondisi dan UU Perpustakaan di atas, maka saat ini peran yang dapat diberikan oleh pustakawan diantaranya adalah mensosialisasikan keberadaan UU Perpustakaan ke segala lapisan masyarakat, secara proaktif melakukan pengembangan diri dan kompetensi, mengaktualisasikan dalam organisasi profesi, serta berperan aktif dalam masyarakat terutama dalam program-program yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Sesuai Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 maka sudah sepantasnya para pustakawan bersyukur karena telah ada payung hukumnya. Apa yang tertuang melalui undang-undang tersebut mencakup hal-hal bagi perpustakaan, pustakawan, juga pemustaka. Mengutip pendapat Tawwaf (2008) ada beberapa catatan penting sebagai berikut:

  1. Setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pelayanan perpustakaan di mana pun dia berada.
  2. Masyarakat daerah pedesaan terpencil, cacat fisik ataupun mental.
  3. Mengamanatkan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan di kabupaten kota.
  4. Mengamanatkan kepada penyelenggaraan perpustakaan yang bersifat standar nasional, tidak sekedar menggugurkan kewajiban.

 

D. Opini

Undang-undang yang diterbitkan pada tahun 2007 cukup lengkap karena di dalamnya terdapat berbagai aspek mengenai dunia kepustakawanan, mulai dari perpustakaan, organisasi profesi, sarana dan prasarana, peran mayarakat, dewan perpustakaan, ketentuan sanksi hingga ketentuan penutup. Setiap bab dijelaskan dalam uu ini cukup terperinci, sistematis, objektif dan informatif.

Dengan dikeluarkan undang-undang ini, telah memberikan harapan baru bagi pustakawan dalam menjaga eksistensinya. Disi lain pustakawan juga harus konsisten dengan profesi yang dijalaninya agar terjadi keseimbangan antara undang-undang ini dengan skill dan SDM yang dimiliki oleh seorang pustakawan.

Dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang hak, wewenang dan kewajiban mayarakat dan pemerintah mengenai peran mereka dalam dunia kepustakawanan. Selain itu juga ada standar nasional, koleksi perpustakaan, jenis-jenis perpustakaan, sarana dan prasarana  dan pelayanan perpustakaan.

Standar tentang tenaga perpustakaan tentang kualifikasi cukup jelas untuk membedakan pendidikan akademik sesuai dengan penempatannya didalam  perpustakaan yang bersangkutan.  Pendidikan dan juga organisasi profesi di dalam pasal ini juga cukup jelas bahwa tanggung jawab ada pada penyelenggaraan perpustakaan.

Tentang pendanan sebernya sudah cukup lengkap tetapi dalam dalam undang-undang ini tidak dijelaskan tentang ukuran minimal dan maksimal pendanaan perpustakaan. Begitu juga tentang ketidakjelasan prinsip kecukupan dan berkelanjutan. Jika dalam bab pendenaan mengenai ukuran minimal dan maksimalnya kurang jelas, lainhalnya dengan bab dewan perpustakaan yang jumlah anggotanya telah ditentukan.

Salah satu hal yang menarik disini adalah bab tentang kebudayaan membaca. Hal ini merupakan salah satu tugas bagi pustakawan untuk menumbuhkan gairah membaca bagi bangsa Indonesia. Perpustakaan bersama dengan pemangku pemerintah pusat dan daerah akan membentuk gerakan pembudayaan membaca.

Bab terakhir ditutup dengan ketentuan penutup yang mana berisi tentang peraturan pemerintah yang diperlukan untuk merealisasikan undang-undang perpustakaan. Hanya sangat disayangkan peraturan pemerintah itu belum disahkan setelah 2 tahun berlalu terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

E. Implementasi di Lapangan

Pembangunan Taman Cerdas di Surakarta menjadi contoh peran pemerintah kota/daerah dalam rangka pemerataan perolehan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi. Ada tiga contoh lokasi Taman Cerdas yang dibangun yaitu di Gambirsari (Banjarsari), Sumber (Banjarsari), dan Jambon (Serengan).

Fasilitas yang ada, antara lain jaringan komputer, arena bermain, serta sebuah panggung untuk pentas seni dan budaya. Menurut Jokowi-sapaan akrab Joko Widodo-nantinya pengelolaan Taman Cerdas akan diserahkan langsung pada masyarakat (Sumarno/Sindo/ism/28/12/2007).

Undang-undang adalah sumber hukum kedua tertinggi setelah Undang-undang Dasar, dan sudah selayaknyalah bila dijadikan acuan utama dalam pelaksanaan hal yang diaturnya. Di Indonesia pada akhir tahun 2007, telah disahkan sebuah Undang-undang yang sangat besar artinya bagi dunia kepustakawanan, yaitu Undang-undang No.43 Tahun 2007, tentang Perpustakaan. Sebuah undang-undang yang mencakup seluruh aspek penyelenggaraan dari segala jenis perpustakaan, termasuk di dalamnya perpustakaan sekolah. Akan tetapi, bila dilihat kembali Undang-undang No.43 Tahun 2007 Tentang Perpustakaan, masih agak sulit untuk menjadikannya sebuah acuan utama dalam penyelenggaraan perpustakaan di Indonesia. Hal ini disebabkan, karena sampai saat ini, belum diterbitkan Peraturan Pemerintah yang mendukung Undang-undang tersebut, yang akan mengatur hal-hal mengenai Standar Nasional Perpustakaan dan seluruh ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang tersebut.

Download UU Perpustakaan NO 43 Tahun 2007

Referensi:

Implementasi Undang-undang Republik Indonesia No.43  Tahun 2007 Tentang Perpustakaan dan Kaitannya dengan Perpustakaan Sekolah. http://seminarperpustakaanupi.wordpress.com/
Meningkatkan Profesionalisme Pustakawan dalam Mendukung Tugas Pokok Fungsi Instansi : antara harapan dan kenyataan. http://pustaka.uns.ac.id/include/inc_print.php?nid=77
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007: Peluang dan Tantangan Bagi Pustakawan. http://arifs.staff.ugm.ac.id/mypaper/UUPerpustakaan_Pustakawan.pdf

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s